pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp. R. pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp

Dicabut dengan : PERBUP Kab. 5 October 2021. Kemudian dalam Pasal 6 juga menjelaskan fungsi dari Satpol PP yaitu: a. Tipe Dokumen. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat 7 Undang. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Batam No Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 S2 6 - 6 2 S1 68 3 71 3 Diploma 5 1. Selama PPKM, seringkali diberitakan Satpol PP yang menindak pelanggar PPKM dengan kekerasan. Pasal 16 Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:. METADATA PERATURAN. Kecamatan Empanang. Berdasarkan peraturan ini, dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP berwenang: melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. 13 Juni 2019. Lingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram merupakan harapan setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat Kota Depok. 16 tahun 2018, Satpol PP memiliki tiga tugas pokok yakni, Menegakan Perda,. PP No. 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas,. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan. Dokumen SPM SAT. 121 Tahun 2018 ttg Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Trantibum di Provinsi dan Kab/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 8. Selain batasan wewenangtadi, aparat Satpol PP juamempunyai kewajiban sinkronmenggunakan pasal 20 PP No. deteksi dan cegahdini; b. 17, BN Tahun 2019 ; No 550; Peraturan. ARTIKEL. No. No AHU-0004660. 18 tahun 2016; pp no. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. Mikhail Rasyid Follow. Misalnya, kasus penertiban PPKM di Kabupaten Gowa, di mana Satpol PP bahkan menganiaya pemilik kafe yang melanggar aturan PPKM. satpol pp ORGANISASI, Perbup 2021 December 31, 2021. Workshop Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dalam Menciptakan Ketertiban Umum. 16, LN. “Wali Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 14. 2. Berkala. Satpol PP, Pedagang kaki Lima. Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Perda Provinsi dan. Tahun. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) jelas-jelas mengamanatkan status PNS. pdf. 27 September 2023 16:13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 2 ayat menyebutkan bahwa dalamDengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (tautan: PP Nomor 16 Tahun 2018). PP Kota Pariaman. LN. 74 19. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Apel besar; dan e. Satpol PP sudah berusaha untuk mentertibkan PKL permanen dan semi permanen di berbagai sudut Kota Bandung dan memberikan sanksi kepada PKL, dengan diatur dalam Perda No 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Tibum Tranlinmas). permendagri nomor 17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan. Kedua regulasi ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah membentuk Satpol PP melalui. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 800_120_SJ Ttg. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. Saat ini pemerintah telah berupayaPenggunaan Senjata Api. 18 Tahun 2016 Pasal 4 tentang Perangkat Daerah dan PERDA No. Bisnis. go. Dinas . com, JAKARTA — Pemerintah menyelesaikan Peraturan Pemerintah nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara . DASAR HUKUM : 5. Namun nyatanya penegakan Perda oleh PPNS belum berjalan optimal ditunjukkan data penegakan Perda yang disampaikan pada Direktorat Pol PP dan Linmas. 11 TAHUN 2022 TENTANG PPKM LEVEL 2 DI KABUPATEN PATI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 13. Dalam aturan ini disebutkan bahwa anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan Satpol PP berada di di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Pd. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Instagram : @satpol_pp. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemrintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong. 6. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ; 3. Diklat Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja. Perda No. 16 TH. NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Kami juga siap memfasilitasi penyelenggaraan (in house training) dengan minimal kuota 10 orang peserta untuk. 102, TLN NO. Satpol PP mempunyai tugas:. 2. patroli; d. ABSTRAK PERATURAN. pengawalan; f. 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyedia Sarana & Prasarana Minimal, Pembin (366); Permendagri No. Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan. Pelatihan Kesemaptaan. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. 6221, LL SETKAB : 25 HLM. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 2018. Direktorat Pol PP dan Linmas memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di dalam. 75 16. 8. 122183. grobogan. Maksud dan Tujuan a. Untuk menegakkan Perda dibutuhkan PPNS. 6221, LL SETKAB : 25 HLM. 16 Tahun 2018; Pelatihan Bimtek dan Workshop PP No. pp-nomor-2-tahun-2018 tentang standar pelayanan minimal download. (3) Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh). PP Prov. Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan. 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 maupun dalam peraturan lainnya merupakan suatu hal yang sangat vital. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Subjek. melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. Kecamatan Badau. deteksi dan cegahdini; b. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahsebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. kalteng. go. Satpol PP dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 ini memiliki kewenangan, antara lain:-Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas. Peraturan. Tahun. Ini merupakan gabungan dari beberapa PP yang sebelumnya sudah diterbitkan pada masa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu PP 24, PP 23, PP 21, dan seterusnya. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong PrajaUntuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pemberlakukan tersebut dimulai 28 November 2023, yaitu 5 tahun setelah diundangkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. SATPOL PP KOTA MALANG I. Permendagri No. Anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang. Perubahan Kedua belas atas PP No 28 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 9. Adapun eksistensi Satpol PP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satun Polisi Pamong Praja. 18 Tahun 2016, PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) Dasar hukum mengenai tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam Pasal 1 PP Nomor 16 Tahun 2018, dijelaskan. Jenis. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) Dasar hukum mengenai tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri Beranda; Profile . Pencabutan. 16 tahun 2018; permendagri no. dimiliki Satpol PP Kabupaten Dairi bertanggung jawab terhadap terciptanya ketertiban umum seperti yang tertuang pada pasal 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Info Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP Mengenai Pasal 257 ayat 7. Kalteng – Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (tautan: PP Nomor 16 Tahun 2018 ). kepada yang terhormat kepala satuan polisi pamong praja (satpol pp) kab/kota. Hari ulang tahun Satpol PP; b. Dalam surat edaran tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk menyusun langkah strategis penataan pegawai non ASN/ tenaga honorer sebelum batas waktu tersebut. _____. 2. Menurut PP 16/2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Permendagri No. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. PP, Damkar dan Penyelamatan 49 2. Mengingat: 1. Kopassus: Jalan Berliku Korps Baret Merah. Atas dasar pelaksanaan tugasnya, Satpol PP memiliki landasan formatif untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satpol PP, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari Satpol PP No. Dasar hukum mengenai tugas dan tanggung jawab. Bacalah versi online PP Nomor 16 Tahun 2018 (1) tersebut. 16 Daftar Personil Seksi Pemadam Kebakaran. Satpol PP memiliki 3 bidang yang sangat selaras dengan Tugas Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018, yaitu Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dan , Bidang Penegakan Perundangan-Undangan Daerah dan Bidang. WHO merilis, 30 persen anak-anak di dunia kecanduan. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 8. UU No. 45, LL SETKAB : 4 HLM. deteksi dan cegahdini; b. Kabupaten Lumajang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kami yakin bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajuang serta komponenSATPOL PP-WH BENER MERIAH menerbitkan PP Nomor 16 Tahun 2018 (1) pada 2021-03-09. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perangkat Daerah. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. BAB III. Kecamatan Boyan Tanjung. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi: masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; c. menegakkan Perda dan Perkada, b. Judul. Keberadaan Satpol PP di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. PP No 16 th 2018 tentang Satpol-PP; Permendagri No 54 Th 2011 tentang SOP Satpol-PP; Permendagri No 26 Th 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibum Linmas; Perda No 2 Tahun 2016 tentang Ketentraman. tanggal 28 Mar 2022 . T. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP. PERDA 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM, K. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. PP se Indonesia dengan Direktur Pol. patroli; d. PKPA. 361 kali: Status: Diubah oleh : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Mencabut : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Info Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP Mengenai Pasal 257 ayat 7. 2. (4) Satpol PP Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh). SP4N. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 7.